Rabu, 10 Februari 2010

Review jurnal 4:

Menerapkan Teknologi Pendidikan di Pendidikan Tinggi:
Sebuah Pendekatan Strategis
Oleh : Markus Basuki (09370013/MKPP/UMM-2009)


Identitas :
Judul asli : Implementing Educational Technology in Higher Education:
A Strategic Approach
Pengarang : Cynthia Roberts
Jurnal : The Journal of Educators Online, Volume 5, Number 1
Tahun terbit : Januari 2008

Pendahuluan
Kunci kelangsungan lembaga-lembaga pendidikan tinggi adalah mampu bersaing dalam percaturan global. Untuk itu mau tidak mau harus berurusan dengan kemajuan teknologi. Perkembangan alat teknologi yang begitu pesat hendaknya mampu mendorong semua pihak untuk ikut memnfaatkannya, baik untuk belajar, mengajar, juga dalam melakukan penelitian.
Tulisan Cynthia Roberts ini bermaksud menguraikan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan strategis yang dapat dimanfaatkan oleh para pendidik untuk tujuan mengembangkan pembelajaran melalui teknologi informasi. Pembelajaran di perguruan tinggi sudah barang tentu mutlak memerlukan peralatan teknologi ini, lebih-lebih untuk system pembelajaran jarak jauh.

Proses perubahan strategis
Perubahan strategis melibatkan tidak hanya memutuskan apa yang harus berubah, tapi bagaimana dan kapan perubahan spesifik elemen strategis satu orientasi.
Proses perubahan strategis meliputi empat langkah dasar sebagai berikut:

Langkah pertama: Analisis strategis
Meskipun penyebab perubahan strategis dalam konteks bisnis tidak terbatas, mereka dapat
diatur ke dalam empat kategori utama: transisi ke ekonomi global, mengubah struktur industri
dan kondisi kompetitif, suboptimal atau menurunnya kinerja organisasi, dan inisiatif stakeholder
Kondisi ini relevan dengan dunia pendidikan tinggi serta dampaknya telah menyebabkan pergeseran dalam cara pencapaian hasil belajar. Di sebagian besar dunia, pendidikan tinggi telah terperosok dalam krisis yang mencampuradukkan tiga hal:
akses, biaya, dan fleksibilitas.
Kemajuan teknologi yang memungkinkan globalisasi masuk dalam dunia bisnis juga memungkinkan adopsi teknologi pendidikan yang dapat meningkatkan akses dengan biaya yang murah dan memfasilitasi belajar di luar kelas tradisional untuk mencapai setiap mahasiswa di seluruh dunia. Namun, peningkatan akses juga mengakibatkan meningkatnya kompetisi untuk
banyak lembaga-lembaga tradisional pendidikan tinggi setelah hambatan geografis tidak lagi ada.

Langkah kedua: menyusun strategi
Pilihan untuk perubahan dapat dirangsang dengan menjawab dua pertanyaan : "adakah perubahan besar yang sedang terjadi dan adakah dampak negatifnya? Berdasarkan sifat lingkungan saat ini seperti yang dijelaskan sebelumnya, jawaban atas pertanyaan pertama adalah tegas, ya. Masalah kinerja Namun, mungkin atau mungkin tidak secara langsung dipengaruhi oleh kondisi saat itu. Keputusan menerapkan teknologi pendidikan selain untuk menentukan luasnya adopsi mungkin tidak hanya tergantung pada permintaan mahasiswa atau peningkatan kompetisi, tetapi juga pada faktor-faktor internal seperti kesiapan fakultas dan struktur organisasi yang berlaku, sistem dan budaya. Meskipun banyak artikel, buku, dan kelompok belajar profesional mendukung penerapan pendidikan teknologi, keterlibatan fakultas dengan teknologi relatif lamban.

Langkah ketiga: desain perencanaan strategis
Pilihan khusus untuk mengejar teknologi baru dan sejauh mana dan kecepatan pelaksanaannya tergantung pada faktor-faktor internal seperti sumber daya, budaya organisasi, kesiapan fakultas dan kecepatan antisipasi hambatan, seberapa jauh cara pandang baru dari status quo, dan faktor-faktor eksternal seperti permintaan mahasiswa, urgensi pelaksanaan, dan sasaran potensial pangsa pasar. Setelah sebuah teknologi baru dimiliki, itu tidak menjamin bahwa fakultas akan menerimanya secara spontan. Antisipasi penolakan dan rencana-rencana untuk bekerja melalui itu seharusnya merupakan bagian integral dari proses desain. Jika organisasi ini bertujuan untuk memperluas jangkauannya ke pasar-pasar baru seperti mahasiswa non-tradisional, eksekutif, pelajar dewasa, atau para pelajar tidak dapat hadir secara langsung, yang berbeda jadwal pelaksanaannya akan sangat dibutuhkan. Strategi ekspansi yang agresif akan jelas memerlukan komitmen yang lebih banyak waktu dan sumber daya dari sekedar layanan "upgrade."

Langkah keempat: Pelaksanaan rencana
Tahap pelaksanaan sebenarnya merupakan saat transisi ke teknologi baru dan termasuk mendukung pengembangan kegiatan seperti jadwal, menentukan peran dan tugas yang akan memandu proses perubahan, mengurangi ketidakpastian dengan mengkomunikasikan apa yang berubah dan mengapa, mengumpulkan komitmen untuk memastikan bahwa ada suatu tingkat kepemilikan tinggi dalam proses, dan mengalokasikan sumber daya untuk dukungan. Mereka anggota fakultas yang telah menunjukkan minat dalam teknologi di masa lalu dapat ikut serta untuk melayani sebagai pemakai awal, model peran, dan akhirnya Menjadi pendukung. Pengadopsi awal dapat juga membantu dalam meningkatkan kesadaran dan penerimaan teknologi baru dengan promosi, memberikan demonstrasi, berbagi praktik terbaik, dan bahkan mungkin melayani sebagai mentor atau konsultan untuk rekan-rekan mereka, serta membantu pemecahan masalah sebagai kesulitan atau pertanyaan-pertanyaan yang pasti muncul.
Manajemen Organisasi "online"
Diperlukan manajemen khusus untuk mengelola perkuliahan jarak jauh dengan teknologi informasi. Sudah barang tentu ada kelebihan dan kekurangan dari setiap program, namun bagaimana lembaga pendidikan mampu melayani segala segmen masyarakat sengan berbagai karakternya, inilah yang ingin diangkat.

Kesimpulan
Meskipun ada banyak faktor seperti meningkatnya kompetisi dan tuntutan mahasiswa untuk mengadopsi teknologi pendidikan, proses untuk melakukan hal itu melibatkan lebih dari sekadar menginstal sebuah produk. Pilihan untuk menerapkan teknologi baru dan sejauh mana kecepatan adopsi tergantung pada faktor-faktor internal seperti : sumber daya, budaya organisasi, fakultas kesiapan, tingkat mengantisipasi perlawanan, dan tingkat varians dari status quo.
Menggunakan kerangka yang diuraikan dalam artikel ini yang mencakup analisis, strategi pembuatan, desain dan mplementasi, dapat membantu pendidik membuat keputusan dan memfasilitasi perubahan dengan cara bekerja di dalam sistem mereka, pada akhirnya meningkatkan kemungkinan keberhasilan. Dalam kasus ini, setelah keputusan itu dibuat oleh kelompok untuk menawarkan serangkaian kursus online, sebuah rencana untuk pelaksanaannya memberikan proses untuk melakukannya, bahkan ketika terkendala oleh keterbatasan sumber daya yang cukup besar sekalipun. Hal ini dilakukan melalui urutan format transisi dari tradisional ke elektronik, memungkinkan masing-masing anggota staf pengajar untuk mengembangkan kompetensi dari waktu ke waktu sesuai dengan kesanggupannya.

Review 3:

PEMANFAATAN ICT DALAM PEMBELAJARAN
Oleh : Markus Basuki (09370013/MKPP/UMM-2009)


Identitas :
Judul asli : PEMANFAATAN ICT DALAM PEMBELAJARAN
Pengarang : Ace Suryadi
Jurnal : Jurnal Pendidikan Terbuka Vol. 8 No. 2
Tahun terbit : September 2007

Pendahuluan
Sistem pembelajaran konvensional di sekolah kian diyakini sebagai sistem yang tidak efektif lagi. Konsep-konsep kemampuan otak, kecerdasan, dan kreativitas telah berkembang pesat dan makin menguatkan argumentasi yang ingin mengoreksi kelemahan sistem pembelajaran konvensional. Teori kecerdasan majemuk (multiple intelligences), yang dikemukakan oleh Howard Gardner pada 1983 (dalam Armstrong, 2004), dipandang sebagai konsep pendekatan pembelajaran yang lebih objektif dalam menggali atau mengembangkan kemampuan setiap individu siswa sesuai dengan potensi atau kecerdasan orisinalnya. Gardner mengatakan bahwa kecerdasan orisinal (bakat) setiap individu itu berbeda-beda, yang dikelompokkannya ke dalam 8 jenis kecerdasan: linguistik, matematis-logis, spasial, kinestetis-jasmani, musikal, intrapersonal, interpersonal, dan naturalis. Oleh karena itu, menyeragamkan cara pembelajaran dengan satu pendekatan yang monoton dan statis—seperti dalam cara-cara belajar konvensional—tidak memberikan kondisi yang terbaik (optimum) untuk mengembangkan kemampuan semua siswa. Konsep-konsep dan teori-teori mutakhir mengenai otak dan kecerdasan tersebut memperkaya pemikiran kita dan sangat bermanfaat untuk memperbarui sistem pembelajaran atau mencari model persekolahan terbaik di masa depan.

REFORMASI PEMBELAJARAN
Berkembangnya pemikiran-pemikiran tentang sistem pendidikan atau model pembelajaran yang terbaik untuk masa depan—yang didahului dengan berkembangnya teori dan pengetahuan mengenai otak dan kecerdasan manusia—pada dasarnya merupakan dinamika dari obsesi untuk menggelar reformasi pembelajaran (school reform).
Dari teori-teori yang berkembang dan praktik-praktik di berbagai negara, dan dalam rangka melaksanakan gerakan pembaruan pendidikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada dua aspek pembaruan yang penting, sebagai berikut:
1. Pembaruan pendekatan pembelajaran, yang menyangkut esensi, materi dan metode pembelajaran. Pembaruan ini dilantari oleh berbagai temuan/teori/konsep baru yang berkembang
mengenai otak dan kecerdasan, dan dipicu oleh perubahan multidimensional dalam lingkungan
hidup dan kehidupan yang menuntut komitmen dan kemampuan manusia (SDM) yang makin
tinggi,
2. Pemanfaatan teknologi informasi/komunikasi yang sudah sedemikian canggih untuk menunjang keberhasilan pembaruan strategi dan teknik pembelajaran.

PEMBARUAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN
Dryden dan Vos (2003) menyimpulkan dari hasil penelitian dan observasi mereka di seluruh dunia bahwa dalam setiap sistem pendidikan yang terbukti berhasil, citra diri ternyata lebih penting dari pada materi pelajaran. Tolok ukur sesungguhnya dari sistem pendidikan masa depan, dengan demikian, adalah seberapa besar mampu membangkitkan gairah belajar secara menyenangkan. Hanya dengan pendekatan inilah, setiap siswa akan terdorong untuk membangun citra diri positif yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan mereka. Menurut Dryden dan Vos, kurikulum pendidikan sebaiknya disusun dalam empat tingkat, dan keempatnya saling mendukung dan melengkapi, sebagai berikut.
1. Citra diri dan perkembangan pribadi
2. Pelatihan keterampilan hidup
3. Belajar tentang cara belajar dan cara berpikir
4. Kemampuan-kemampuan akademik, fisik, dan artistik yang spesifik
PEMANFAATAN TEKNOLOGI
Seperti telah dibahas, pembaruan pendidikan sudah dilaksanakan di banyak negara. Pembaruan itu selalu melibatkan pemanfaatan teknologi yang menjadi bagian integral dari pembaruan pembelajaran. Berikut ini adalah contoh komitmen dari dua negara di Asia dan Amerika Serikat yang mempersiapkan teknologi informasi sebagai bagian dari proses pembelajaran modern.

REFORMASI PENDIDIKAN
Dunia pendidikan harus melakukan modernisasi dengan melakukan inovasi-inovasi yang memang relevan untuk menghadapi tantangan masa depan. Di masa mendatang, kita menghadapi
dinamika perubahan yang makin cepat, intensif, dan kompleks; munculnya berbagai masalah yang makin serius akibat kerusakan lingkungan hidup, eksploitasi sumber daya alam, ketimpangan kemakmuran, ketidakadilan, agresi politik, kompetisi. Semua masalah ini membutuhkan pemikiran dan tindakan yang makin cerdas, kreatif, kritis, dan bijaksana. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan yang baik, yaitu yang dapat menghasilkan manusia-manusia yang tidak saja mampu berpikir dan bertindak responsif, tetapi juga antisipatif dan proaktif terhadap perubahan. Reformasi pembelajaran pada hakikatnya ingin memperbaiki cara-cara belajar di sekolah atau di mana pun agar anak-anak didik kita lebih cerdas, kreatif, kritis, dan bijaksana dalam berpikir dan bertindak, daripada anak-anak didik yang dihasilkan oleh sekolah-sekolah konvensional. Dengan reformasi ini, kita berharap anak-anak didik kita lebih mampu mengenali diri mereka, menumbuhkan karakter dan pribadi mereka secara mandiri (self concept), dan mengembangkan kemampuan intelektualnya dalam konteks kekinian yang dinamis dan progresif, sehingga mereka sanggup survive, bahkan leading dalam persaingan.

PENNTUP
Reformasi pembelajaran dibutuhkan untuk melakukan pembaruan sistem pembelajaran konvensional yang dinilai sudah usang dan tidak relevan dengan dinamika perubahan zaman yang makin cepat dan intensif. Dinamika perubahan itu dipacu oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga sistem pendidikan lama dianggap tidak lagi mampu menghasilkan lulusanlulusan yang memiliki kapasitas dan kemampuan yang sesuai dengan tuntutan-tuntutan zaman baru.
Penulis mencatat sembilan poin penting (key words) untuk melakukan reformasi pembelajaran yang efektif, sebagai berikut:
1. penekanan aspek mental dan pribadi
2. memahami cara belajar dan cara berpikir
3. orientasi pada kecakapan hidup
4. mendorong lingkungan belajar konstruktivis
5. memasukan aspek kecerdasan majemuk dalam pembelajaran
6. menekankan tugas-tugas autentik daripada subyek invidual
7. guru sebagai fasilitator, bukan sumber tunggal pengetahuan
8. mengintegrasikan teknologi
9. dukungan politik, manajemen, dan sumber daya

Review jurnal 2 :

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) :
Solusi Bagi Upaya Peningkatan Mutu Sekolah
Oleh : Markus Basuki (09370013/MKPP/UMM-2009)


Identitas :
Judul asli : Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Solusi Bagi Upaya Peningkatan Mutu Sekolah
Pengarang : Bagong Suyanto*)
Jurnal : Jurnal Pendidikan Dasar dan Menengah Gentengkali Vol. 6
Tahun terbit : 2004

*) Drs. Bagong Suyano, M. Si., Komisi Litbang Dewan Pendidikan Jatim, Dosen Unair.

Pendahuluan
Pada era otonomi sekarang ini isu krusial dalam bidang pembangunan pendidikan sesungguhnya bukan lagi meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan layak melainkan persoalan kualitas pendidikan. Maka yang terpenting bukan lagi pencapaian jenjang pendidikan dasar 9 tahun, melainkan pencapaian pendidikan bermutu. Pada era ini, saat pendidikan bukan lagi tanggung jawab “pusat” melainkan merupakan otonomi sekolah, peserta didik (siswa) tidak lagi dipandang sebagai “botol kosong” yang siap diisi. Peserta didik kini merupakan subjek sentral pendidikan. Manajemen Berbasis Sekolah menawarkan konsep manajemen baru guna mencapai kualitas pendidikan secara menyeluruh seperti dicanangkan.

Perubahan Paradigma
Manajemen Berbasis Sekolah dijiwai oleh perubahan paradigm dalam bidang pendidikan. Secara singkat perubahan paradigma itu dapat diuraikan seperti berikut :
1. Manajemen Berbasis Sekolah dijiwai semangat desentralisasi. Pola pendidikan masa lalu cenderung sentralistik, semua diatur pusat, tetapi kini prakarsa dari bawah sangat dihargai.
2. Kebijakan pengelolaan pendidikan di masa sekarang telah beralih dari kebijakan yang top-down menjadi bottom-up. Stake holder diberdayakan untuk bersama-sama memajukan sekolah. Masyarakat bukan hanya bertanggung jawab atas pembiayaan pendidikan tetapi juga ikut terlibat memikirkan kualitas pendidikan.
3. Orientasi pengembangan pendidikan bersifat holistik, artinya pendidikan untuk pengembangan kesadaran untuk bersatu dalam kemajemukan budaya, menjunjung tinggi nilai moral, kemanusiaan dan agama, kesadaran kreatif dan kesadaran hokum.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat secara kualitatif maupun kuantitatif.
5. Pemberdayaan institusi masyarakat, keluarga, LSM, pesantren dan dunia usaha.

Program MBS
Untuk mencapai kualitas pendidikan yang lebih baik MBS memiliki program-program pokok sebagai berikut :
1. Program sentral MBS adalah mengubah pola pembelajaran klasik dan menggantinya dengan pola pembelajaran baru yanglebih menekankan efektivitas perangsangan kreativitas siswa.
2. Mengutamakan keterlibatan dan peranserta masyarakat dalam proses pendidikan baik dalam perencanaan, pengawasan, inovasi-inovasi, juga dalam akuntabilitas program sekolah.
3. Sekolah mengatur program pembelajaran, berkaitan dengan beban belajar, muatan program dan pelaksanaannya.

Tantangan
Konsep pengelolaan pendidikan yang ditawarkan MBS tentu tidak mudah dilaksanakan, karena paradigm lama pendidikan kita telah berjalan dan bercokol begitu kuat. Beberapa kendala yang mungkin muncul dan perlu diperhatikan adalah :
1. Pelaksanaan MBS harus didukung dengan peningkatan kualitas guru dan kesadaran masyarakat yang tinggi akan arti dan fungsi sekolah.
2. Mengubah kebiasaan birokrasi yang selama ini bercokol menguasai dunia pendidikan, yang selalu memperoleh fasilitas dan kemudahan tentu tidak mudah. Namun jika ini tidak diatasi, MBS tidak akan dapat berperan optimal.
3. Diperlukan kesiapan SDM Kepala Sekolah sebagai manajer yang kreatif dan professional.
4. Diperlukan kesiapan masyarakat dalam perannya sebagai Komite Sekolah yang berkualitas.

Prasyarat
Agar kebijakan MBS dapat terlaksana sebagai motor pembaharu dunia pendidikan diperlukan beberapa syarat :
1. Dukungan dan antusiasme Komite Sekolah sebab=gai mitra sekaligus kelompok control manajemen sekolah.
2. Kepekaan dan empati kepala sekolah dan para guru terhadap persoalan local sekitar sekolah.
3. Kesediaan semua pihak untuk membongkar hegemoni yang telah tertanam pada pola piker masing-masing pelaku pendidikan.

Kesimpulan/Catatan
Tulisan Bagong Suyanto ini tentu dapat menjadi acuan bagi sekolah-sekolah yang hendak bangkit memanage berbagai hal demi peningkatan kualitas sekolah secara menyeluruh. Ukuran keberhasilan MBS bukanlah perubahan pamor sekolah menjadi sekolah favorit tetapi sejauh mana manajemen proses pembelajaran di sekolah telah berjalan dengan transparan, partisipatif dan menjadikan pembelajaran berkualitas yang menyenangkan. Namun harus pula dikritisi semua pihak agar MBS tidak menjadi manajemen semau sekolah dan pihak-pihak yang terlibat seperti komite sekolah dan stacke holder lain tidak kebablasan perannya.


Minggu, 03 Januari 2010

Filsafat Konstruktivisme

ALIRAN-ALIRAN DALAM FILSAFAT ILMU :
FILSAFAT KONSTRUKTIVISME

Oleh : Markus Basuki
Program Pascasarjana UMM


BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Filsafat konstruktivisme dapat digolongkan dalam filsafat pengetahuan, bagian dari filsafat yang mempertanyakan masalah pengetahuan dan bagaimana kita dapat mengetahui sesuatu. Dewasa ini filsafat konstruktivisme banyak mempengaruhi perkembangan pendidikan, terutama dalam proses pembelajaran. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang diberlakukan sejak tahun 2006/2007 sebenarnya memiliki akar pada konsep filsafat ini.
Dalam konsep filsafat konstruktivisme, pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu saja oleh seorang guru kepada murid. Pengetahuan yang didapat murid bukanlah suatu perumusan yang diciptakan oleh orang lain melainkan dibangun (konstruksi) oleh murid itu sendiri. Inilah pergeseran nyata yang sesungguhnya sudah dirintis ketika dunia pendidikan kita dikenalkan dengan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA).
Dalam praktek pengajaran, penyelesaian materi dan hasil bukanlah merupakan hal terpenting. Yang lebih penting adalah proses pembelajaran yang lebih menekankan partisipasi murid. Belajar adalah kegiatan murid untuk membentuk pengetahuan. Inilah knstruktivisme.

1.2 Tujuan Pembahasan
Pembahasan topik ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang benar mengenai filsafat konstruktivisme. Dengan memahami akar dari suatu permasalahan, yakni dengan berfilsafat, diharapkan terjadi suatu kesadaran baru dan dengan demikian seseorang dapat mengerti dan menjalani sesuatu dengan konsep yang jelas dan benar. Melalui pembahasan ini khususnya dalam dunia pendidikan diharapkan muncul suatu keberanian merancang suatu model-model pembelajaran yang memungkinkan peserta didik (murid) berkembang secara optimal dan mampu menemukan konsep-konsep ilmu pengetahuan yang berguna bagi kehidupannya.

1.3 Rumusan Masalah
Secara garis besar masalah-masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini antara lain :
a. Apakah filsafat konstruktivisme itu?
b. Mengapa kita perlu memahami filsafat konstruktivisme?
c. Apakah peran filsafat konstruktivisme dalam dunia pendidikan dan pengajaran?


BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Filsafat Konstruktivisme
Konstruktivisme adalah suatu filsafat pengetahuan yang memiliki anggapan bahwa pengetahuan adalah hasil dari konstruksi (bentukan) manusia itu sendiri. Manusia menkonstruksi pengetahuan mereka melalui interaksi mereka dengan objek, fenomena, pengalaman dan lingkungan mereka. Suatu pengetahuan dianggap benar bila pengetahuan itu dapat berguna untuk menghadapi dan memecahkan persoalan yang sesuai (Suparno, 2008:28). Menurut paham konstruktivisme, pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu saja dari seseorang kepada yang lain, tetapi harus diinterpretasikan sendiri oleh tiap-tiap orang. Pengetahuan bukan sesuatu yang sudah jadi tetapi merupkan suatu proses yang berkembang terus-menerus. Dan dalam proses itulah keaktivan dan kesungguhan seseorang dalam mengejar ilmu akan sangat berperan.
Berbicara tentang konstruktivisme tidak dapat lepas dari peran Piaget. J. Piaget adalah psikolog pertama yang menggunakan filsafat konstruktivisme dalam proses belajar. Menurut Wadsworth (1989) dalam Suparno (2008), teori perkembangan intelektual Piaget dipengaruhi oleh keahliannya dalam bidang biologi. Teori pengetahuan Piaget adalah teori adaptasi kognitif. Seperti setiap organisme selalu beradaptasi dengan lingkungannya untuk dapat mempertahankan dan memperkembangkan hidup, demikian juga struktur pemikiran manusia. Berhadapan dengan pengalaman, tantangan, gejala dan skema pengetahuan yang telah dipunyai seseorang ditantang untuk menanggapinya. Dan dalam menanggapi pengalaman-pengalaman baru itu skema pengalaman seseorang dapat terbentuk lebih rinci, dapat pula berubah total. Bagi Piaget, pengetahuan selalu memerlukan pengalaman, baik pengalaman fisis maupun pengalaman mental.
Berkenaan dengan asal-usul konstruktivisme, menurut Von Glasersfeld (1988) dalam Paul Suparno (2008), pengertian konstruktif kognitif muncul pada abad ini dalam tulisan Mark Baldwin yang secara luas diperdalam dan disebarkan oleh Jean Piaget. Namun sebenarnya gagasan pokok konstruktivisme sudah dimulai oleh Gimbatissta Vico, epistemology dari Italia. Dialah cikal bakal konstruktivisme. Pada tahun 1970, Vico dalam De Antiquissima Italorum Sapientia mengungkapkan filsafatnya dengan berkata, “Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah tuan dari ciptaan.” Dia menjelaskan bahwa “mengetahui” berarti ‘mengetahui bagaimana membuat sesuatu.’ Bagi Vico pengetahuan lebih menekankan pada struktur konsep yang dibentuk. Lain halnya dengan para empirisme yang menyatakan bahwa pengetahuan itu harus menunjuk kepada kenyataan luar. Namun menurut banyak pengamat, Vico tidak membuktikan teorinya (Suparno: 2008). Sekian lama gagasannya tidak dikenal orang dan seakan hilang. Kemudian Jean Piagetlah yang mencoba meneruskan estafet gagasan konstruktivisme, terutama dalam proses belajar. Gagasan Piaget ini lebih cepat tersebar dan berkembang melebihi gagasan Vico.
2.2 Pengaruh Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan
Sebenarnya prinsip-prinsip konstruktivisme telah banyak digunakan dalam pendidikan sains dan matematika. Secara umum prinsip-prinsip itu berperan sebagai referensi dan alat refleksi kritis terhadap praktek, pembaruan dan perencanaan pendidikan sains dan matematika. Prinsip-prinsip yang diambil dari konstruktivisme adalah :
a. Pengetahuan dibangun oleh peserta didik secara aktif.
b. Tekanan dalam proses belajar terletak pada peserta didik.
c. Mengajar adalah membantu peserta didik belajar.
d. Tekanan dalam proses belajar lebih pada proses, bukan hasil.
e. Kurikulum menekankan partisipasi peserta didik.
f. Guru adalah fasilitator.

Berkaitan dengan diberlakukannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di Indonesia yang memberikan kewenangan kepada sekolah dan para guru untuk menyusun sendiri kurikulum pembelajaran yang akan dijalankan, prinsip-prinsip konstruktivisme tentu dapat menjadi roh dari setiap silabus yang disusunnya. Hal yang tetap harus diperhatikan adalah kesiapan lingkungan belajar, baik pendidik, lingkungan, sarana prasarana dan pendukung lainnya. Jika hal-hal tersebut tidak dipersiapkan dengan baik, bisa jadi terjadi hal-hal yang melenceng dari harapan. Karena peserta didik mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, tidak jarang bahwa hasil konstruksinya tidak sesuai dengan hasil konstruksi para ilmuwan, maka muncullah salah pengertian atau konsep alternative. Dalam hal seperti ini diperlukan penelusuran dan penelitian untuk menemukan permasalahan dan mengatasinya.

2.3 Implementasi Filsafat Konstruktivisme dalam Pembelajaran

Filsafat konstruktivisme memberikan landasan bagi lahirnya teori belajar konstruktivistik. Untuk memahami teori belajar ini ada baiknya dibuat pembandingan dengan teori belajar yang lain, yang memang sangat bertolak belakang. Teori belajar pembandingnya adalah teori behavioristik. Teori ini dipilih karena akan memperjelas konsep konstruktivistik yang dipaparkan di sini.
Belajar, menurut Thorndike, seorang penganut paham behavioristik, merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-sosiasi antara peristiwa-peristiwa yang disebut stimulus (S) dengan respon (R) yang diberikan atas stimulus tersebut. Jadi terjadinya belajar adalah pembentukan asosiasi antara stimulus dan respon (Gasong, http://www.images.dani7bd.multiply.com). Kaum behavioristik meyakini bahw aperilaku merupakan kumpulan reflek yang diakibatkan proses conditioning. Reflek berulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Dan perilaku akibat pembiasaan ini disebut belajar. Proses belajar bagi kaum behavioristik berlangsung tanpa mempertimbangkan potensi dan kemauan serta kesadaran peserta didik. Maka model pembelajaran bersifat teacher centered. Tujuan pembelajaran ditentukan oleh institusi dan peserta didik tinggal mengikutinya. Implikasinya: materi pelajaran ditentukan pengajar, pengajar aktif menerangkan dan peserta didik hanya pasif menerima hingga saatnya evaluasi. Bisa dikatakan pengajar menjadi satu-satunya sumber belajar. Motivasi belajar hanya dirangsang dengan nilai. Akibatnya tujuan belajar berbelok hanya sekedar sederetan angka. Tak jarang peserta didik dijadikan kebanggaan institusi dengan angka-angka yang tinggi, baik lewat ujian nasional maupun lomba-lomba. Akibatnya segala potensi, kemauan dan waktu peserta didik terserap hanya demi nilai (Wicaksono, http://www.rohadieducation.wordpress.com).
Model pembelajaran Konstruktivistik adalah alternatif yang mampu menjawabi kekurangan paham behavioristik. Secara sederhana, konstruktivisme, yang dipelopori oleh J. Piaget, beranggapan bahwa pengetahuan merupakan konstruksi (bentukan) dari kita yang menganal sesuatu. Seseorang yang belajar itu berarti membentuk pengertian/pengetahuan secara aktif (tidak hanya menerima dari guru!) dan terus-menerus. Metode trial and error, dialog dan partisipasi peserta didik sangat berarti sebagai suatu proses pembentukan pengetahuan dalam pendidikan (Suparno: 2008). Menurut teori belajar konstruktivisme pengetahuan tidak bias dipindahkan begitu saja dari guru kepada murid. Artinya, peserta didik harus aktif secara mental membangun struktur pengetahannya berdasarkan kematangan kognitif yang dimilikinya (Hamzah, http://akhmadsudrajat.wordpress.com). Yang terpenting dalam teori konstruktivisme adalah bahwa dalam proses pembelajaran, speserta didik lah yang harus mendapatkan penekanan. Mereka harus aktif mengembangkan pengetahuannya, mereka pula yang harus bertanggungjawab atas hasilnya. Belajar diarahkan pada experimental learning, yaitu adaptasi kemanusiaan berdasar pengalaman konkret di laboratorium, diskusi dengan teman sekelas, dan kemudian dijadikan ide dan pengembangan konsep baru. Beberapa hal perlu mendapat perhatian: mengutamakan pembelajaran yang nyata dan relevan, mengutamakan proses, menanamkan pembelajaran dalam konteks pengalaman social dan dilakukan dalam upaya mengkonstruksi pengalaman (Pranata, http://puslit.petra.ac.id).paham konstruktivistik. Dengan melihat perbedaan keduanya, konsep pembelajaran konstruktivistik akan lebih jelas.

Menurut pandangan konstruktivistik belajar dan pembelajaran memiliki ciri : 1) Tujuan pembelajaran ditekankan pada belajar bagaimana belajar. 2) Pengetahuan adalah non-objective, selalu berubah. Belajar adalah penyusunan pengetahuan dari pengalaman konkret, aktivita skolaborative, refleksi serta interpretasi. Si belajar memiliki pemahaman tergantung pengalaman dan perspektif interpretasinya sehingga hasilnya individualistic. 3) Penataan lingkungan belajar: tidak teratur, semrawut, si belajar bebas, kebebasan dipandang sebagai penentu keberhasilan dan control belajar dipegang si belajar. 4) Dalam strategi pembelajaran, lebih diarahkan untuk meladeni pandangan pebelajar. Aktivitas belajar lebih didasarkan pada data primer. Pembelajaran menekankan proses. 5) Evaluasi menekankan pada penyusunan makna, menggali munculnya berpikir dengan pemecahan ganda. Dan evaluasi merupakan bagian utuh dari pembelajaran, dan menekankan pada ketrampilan proses (Gasong, http://www.images.dani7bd.multiply.com).
Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran yang mengacu pada teori belajar konstruktivisme lebih memfokuskan pada keberhasilan peserta didik dalam mengorganisasikan pengalaman mereka. Pembelajar (guru) menjadi fasilitator yang membantu peserta didik mengkonstruksi sendiri pengetahuan mereka melalui asimilasi dan akomodasi. Namun tetap harus diperhatikan bahwa model pembelajaran ini harus didukung oleh lingkungan yang tepat. Tujuan model belajar ini adalam menciptakan insane-insan pebelajar yang selalu terdorong mengembangkan diri melalui belajar. Untuk mendorong munculnya mentalitas demikian, institusi pendidikan harus ikut menciptakan situasi masyarakat pebelajar. Semua elemen didorong menjadi manusia pebelajar. Model konstruktivistik akan mencapai hasil optimal jika diterapkan dalam lingkungan manusia pebelajar.



BAB III
KESIMPULAN

3.1 Kesimpulan
Secara sederhana dapat disimpulkan, filsafat konstruktivisme beranggapan bahwa pengetahuan adalah hasil konstruksi manusia. Manusia menkonstruksi pengetahuan mereka melalui interaksi mereka dengan objek, fenomena, pengalaman dan lingkungan mereka. Suatu pengetahuan dianggap benar bila pengetahuan itu dapat berguna untuk menghadapi dan memecahkan persoalan yang sesuai.
Prinsip-prinsip konstruktivisme telah banyak digunakan dalam pendidikan sains dan matematika, namun demikian sekarang prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan ke dalam semua mata pelajaran. Dan berkaitan dengan diberlakukannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di Indonesia yang memberikan kewenangan kepada sekolah dan para guru untuk menyusun sendiri kurikulum pembelajaran yang akan dijalankan, prinsip-prinsip konstruktivisme tentu dapat menjadi roh dari setiap silabus yang disusunnya serta mewujudnyatakan dalam pembelajaran.
Namun tetap harus diperhatikan bahwa model pembelajaran konstruktivistik ini harus didukung oleh lingkungan yang tepat dan didukung oleh institusi pendidikan yang berwawasan luas, Institusi pendidikan harus ikut menciptakan situasi masyarakat pebelajar dengan menyiapkan sarana-prasarana, lingkungan, SDM dan elemen pendukung lainnya. Semua elemen didorong menjadi manusia pebelajar. Model konstruktivistik akan mencapai hasil optimal jika diterapkan dalam lingkungan manusia pebelajar.


3.2 Saran
Filsafat konstruktivisme harus dipahami sebagai roh yang menggerakkan subyek-subyek pendidikan sehingga akan lahirlah inovasi-inovasi baru dalam pendidikan dan pengajaran. Untuk mencapai hasil maksimal berupa outcome SDM handal, diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi :
a. Guru, sebagai subjek sentral dalam pendidikan harus memiliki wawasan baru dan luas dalam model-model pembelajaran.
b. Sekolah dan penyelenggaranya harus memiliki visi dan misi yang jelas yang menjangkau masa depan, dan melengkapi dengan sarana prasarana yang memadai.
c. Dibutuhkan keberanian dari pelaku-pelaku pendidikan untuk secara kritis menyikapi berbagai perubahan dan membuat terobosan.
d. Peserta didik tidka lagi dijadikan asset yang mampu menjual nama baik lembaga, tetapi harus diberi kesempatan berkembang secara optimal dan alamiah.

Daftar Rujukan
Degeng, I.N.S. 1998. Mencari Paradigma Baru Pemecahan Masalah Belajar. Pidato Pengukuhan Guru Besar IKIP Malang. Malang: IKIP Malang.
Gasong, Dina. Tanpa tahun. Model Pembelajaran Konstruktivistik Sebagai Alternative Mengatasi Masalah Pembelajaran. dari http://www.images.dani7bd.multiply.com.
Hamzah, 2008. Teori Belajar Konstruktivisme. Retrieve 20 Agustus 2008. Dari http://akhmadsudrajat.wordpress.com
Hidayat, Ayatollah. 2009. Kogntif Learning Theory. retrieve 15 Desember 2009 dari http://www.ayatollahhidayat.blogspot.com.
June, Lee Xiang. 2009. Konstruktivisme Philosophy. Retrieve 15 Desember 2009 dari http://www.qmt323e.wikispaces.com.
Pranata, Y. Mulyadi. Konstruktivistik: Arah Baru Pembelajaran Desain. Dari http://www.puslit.petra.ac.id.
Wicaksono, Rohadi. 2007. Mengapa Harus Konstruktivistik. Retirieve 19 Juli 2007. dari http://www.rohadieducation.wordpress.com.
Suparno, Paul. 2008. Filsafat Konstruktivisme Dalam Pendidikan. Yogyakarta: Kanisius.

Individual differences

PERBEDAAN INDIVIDUAL
(Sumber : Individual Differrences - Linda Hicks)

PENDAHULUAN
Organisasi terdiri dari individu-individu yang bekerja sama dan bekerja bersama-sama. Individu memiliki kemampuan, kepribadian, pengalaman belajar dan sikap yang berbeda-beda. Tidaklah mengherankan bahwa mereka memandang pekerjaan dari berbagai cara/sudut pandang. Menekankan perbedaan individual dan menghargai keanekaragaman adalah pendorong utama dalam mencari kesetaraan di tempat kerja. Pengakuan kesetaraan menjadi sesuatu yang sangat mendasar untuk menciptakan suasana kerja yang menyenangkan. Perbedaan antara individu dapat menjadi sumber pengembangan kreativitas tiap individu, atau jika salah dalam memanage justru dapat menjadi akar konflik dan frustrasi. Ini adalah salah satu tugas manajemen untuk mengenali dan memanfaatkan potensi/ bakat-bakat individu demi pencapaian visi dan misi organisasi.
Dalam lingkup pendidikan perbedaan individual ini juga harus mendapatkan perhatian khusus. Meski kebanyakan lembaga pendidikan bersifat klasikal namun pendekatan individual dalam pelayanan dan penanganan masalah sangat dibutuhkan demi tercapainya tujuani lembaga tersebut. Diperlukan pemahaman mendasar dan benar dari para pelaku pendidikan bahwa perbedaan individu merupakan tantangan sekaligus peluang dalam mengeksplorasi potensi peserta didik.


POKOK-POKOK PIKIRAN
a. Hubungan perubahan di tempat kerja/tempat belajar dan pentingnya menghargai perbedaan dan keberagaman.
b. Pentingnya kontribusi individu pada organisasi/lembaga dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dan kinerja individu.
c. Kesulitan pokok dalam mempelajari kepribadian dan menerapkan teori-teori kepribadian dalam pekerjaan/pendidikan.
d. Bagaimana mengidentifikasi dan mengukur perbedaan kemampuan, dan bagaimana tes psikologi digunakan di tempat kerja/lembaga pendidikan dengan tepat.
e. Pentingnya sikap, fungsi/peran individu, perubahan dan pengukuran, dengan referensi khusus budaya organisasi.
f. Penerapan prinsip-prinsip perubahan sikap ke tempat kerja/belajar.
g. Pentingnya penelitian gender dan perilaku organisasi, serta posisi dan status perempuan.
h. Mempertimbangkan cara-cara untuk membudayakan kesetaraan di tempat kerja demi keseimbangan kehidupan kerja (Dalam dunia pendidikan masalah gender tidak terlalu tampak)..


GARIS BESAR PEMBAHASAN

Pengelolaan Individu di Tempat Kerja/Belajar
Individu adalah titik awal studi dan analisis perilaku dalam organisasi. Salah satu persyaratan penting dari organisasi adalah motivasi kerja individu dalam suasana kerja di mana tujuan bersama dapat dicapai. Menekankan perbedaan individu dan menghargai keragaman adalah kekuatan baru untuk membantu mencapai agenda bisnis dalam kesetaraan. Atau dalam dunia pendidikan hal ini merupakan kekuatan untuk mengukir prestasi dan keberhasilan peserta didik. Namun, organisasi mungkin memerlukan bukti bahwa keberagaman mempromosikan isu-isu akan mengakibatkan daya saing yang lebih besar. Salah satu faktor yang membedakan manajer yang sukses dalam setiap organisasi adalah kemampuan mereka untuk mengelola hubungan dan benar-benar memberikan yang terbaik bagi pegawai dan membuat suatu catatan kemajuan kinerja bagi tiap pegawai. Mengelola hubungan baik tergantung pada pemahaman dan kesadaran staf serta bakat, kemampuan, kepentingan dan motif tiap-tiap orang. Hal ini juga tergantung pada keterampilan sosial yang efektif dan kecerdasan emosional dari m.

Peserta didik dalam sekolah juga merupakan individu-individu yang memiliki keragaman kemampuan, bakat dan karakter. Jadi, meski proses pembelajaran di kelas dilaksanakan secara klasikal, karena daya tangkap, minat dan kemampuan mereka berbeda, namun potensi individual harus dikembangkan dan dikelola dengan bijaksana. Pimpinan sekolah beserta staf harus mampu memanage kurikulum sekolah serta aplikasinya dengan memperhatikan perbedaan individu peserta didik, sehingga setiap peserta didik dapat berkembang optimal.





Beberapa hal yg berkaitan dengan
perbedaan/kekhasan individu
(maaf tidak dapat dilihat!)

























Bakat dan Kepribadian
Mendorong dan mengembangkan bakat/kemampuan masing-masing anggota sangat penting bagi individu dan organisasi. Ini merupakan tugas penting manajemen. Mengenali dan meningkatkan bakat dan potensi individu sangat penting untuk memastikan bahwa banyak peran dan fungsi dari sebuah organisasi dapat terlayani secara efektif. Namun, perbedaan antara individu dapat juga menjadi sumber masalah dan konflik. Perbedaan kepribadian, sikap dan nilai-nilai dapat mengakibatkan polarisasi dan diskriminasi. Sebaliknya penanganan yang tepat akan perbedaan tersebut akan menumbuhkan energy besar demi kemajuan organisasi.

Lembaga pendidikan memiliki tugas pokok mengembangkan bakat dan kemampuan individual peserta didik. Di samping itu kepribadian mereka juga harus berkembang sempurna. Adalah tugas sekolah untuk menemukan dan menumbuhkan potensi-potensi khusus individu. Pembelajaran klasikal dilaksanakan kecuali untuk menyampaikan kegiatan pembelajaran yang sifatnya umum, juga untuk melatih dan membiasakan individu bersosialisai dengan berbagai tipe manusia. Sekolah adalah miniatur masyarakat. Apa yang dialami di sekolah adalah merupakan persiapan apa yang akan dialami di masyarakat.



Pendekatan Nomotetic dan Idiographic
Peningkatan kesadaran diri dan percepatan pembangunan kepribadian sangat penting untuk pendidikan manajer. Pemahaman karakteristik, kekuatan dan kelemahan mereka sendiri dapat mengarah ke pemahaman lebih baik akan kepribadian orang lain. Pendekatan nomotetic dan idiographic dapat dipergunakan dalam mempelajari dan memahami kepribadian orang lain. Pendekatan Nomotetic menekankan pada pentingnya penggunaan protokol dan teknik yang sistematis. Pendekatan ini dilakukan dengan penyusunan tes ilmiah dan analisis data menggunakan teknik kuantitatif.
Akan tetapi pendekatan ini perlu digabung/dilengkapi dengan pendekatan idiographic. Pendekatan Ideographic didasari pada pandangan bahwa seseorang hanya dapat memahami dunia sosial dengan mendapatkan pengetahuan secara langsung dari subjek yang diteliti. Pendekatan ini menekankan pada analisis latar belakang subjek, analisa subjektif yang didapat dari keterlibatan langsung subjek pada suatu situasi dan analisa apa yang dirasakan oleh subjek.

Meski ada sementara psikolog tidak setuju dalam hal kepentingan relatif dari faktor-faktor tertentu, ada banyak yang bisa diperoleh dari kedua pendekatan, baik idiographic maupun nomotetis. Teknik-teknik penilaian kepribadian telah ditemukan untuk membantu dalam hal pengetahuan dan penemuan diri serta mempercepat tersedianya pusat-pusat penilaian. Dalam memantau perkembangan individu, pemahaman tentang penyebab perilaku dan pengalaman masa lalu dapat membantu dalam hal perencanaan masa depan.

Dalam beberapa kasus yang terjadi di lingkup sekolah terungkap, bahwa perilaku menyimpang atau ekstrim dari peserta didik berhubungan erat dengan keberadaan individu dalam lingkup keluarga dan masyarakatnya. Oleh sebab itulah penanganan masalah yang bersifat individu sangat perlu dilandasi dengan pemahaman yang mendalam akan situasi latar belakang individu tersebut.

Aplikasi dan Pengujian
Faktor utama yang mempengaruhi kualitas kinerja karyawan adalah kemampuan dan karakter yang bersangkutan. Memastikan bahwa orang yang dipilih tepat untuk bekerja pada posisinya dan mampu menggunakan kecerdasan mereka secara efektif adalah sebuah proses personal kritis. Untuk tujuan tersebut penggunaan tes psikologi secara tepat dapat sangat membantu. Akan tetapi, tes bukanlah obat mujarab dan jika digunakan secara tidak tepat dapat mengakibatkan rasa aman yang palsu.

Dalam dunia kerja tes psikologi dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam merekrut dan menempatkan seseorang dalam posisi tertentu. Sedangkan dalam dunia pendidikan tes psikologi bermanfaat untuk menemukan kemampuan dasar serta karakter dan kepribadian seorang peserta didik. Kemampuan dasar, karakter dan kepribadian sangat erat kaitannya dengan kemampuan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dan pembinaan. Situasi khusus yang sifatnya individual tersebut merupakan data penting sebagai dasar memberikan bimbingan dan pendampingan, terlebih saat individu mengalami permasalahan kejiwaan.

Pengujian sikap sangat penting dalam memilih calon karyawan dan manajer masa depan, namun langkah-langkah pengamatan informal sering digunakan. Mengingat kesulitan pengukuran sikap dan keraguan yang berhubungan dengan meramalkan perilaku, penilaian seperti ini penuh dengan masalah. Manajer dapat memegang asumsi dan keyakinan yang salah tentang rekan-rekan mereka. Tanpa alat ukur untuk mengukur sikap ini, keputusan manajemen tidak dapat dilakukan dengan efektif. Sikap dapat mengambil sebuah keputusan demikian, yang dipelihara oleh budaya organisasi, menjadi sangat bertolak belakang terhadap perubahan. Selain itu, kekuatan sikap harus diakui terutama yang berkaitan dengan anggota baru yang berpengaruh terhadap organisasi dan perkembangan diri mereka.



Kesetaraan (Gender)
Dalam dunia kerja sering dirasakan benar perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Pembedaan hak dan kewajiban sering berdampak negative bagi masalah kesetaraan. Diperlukan penelitian khusus oleh organisasi atau perusahaan agar masalah gender ini tidak menimbulkan dampak buruk. Di satu sisi perempuan harus diakui kekhasannya, sehingga ia harus diperlakukan berbeda dengan laki-laki. Sebagai contoh perempuan harus memiliki hak-hak khusus seperti halnya hak cuti melahirkan dan lain-lain. Di lain pihak perempuan harus memperoleh hak yang sama dengan laki-laki, misalnya dalam karir dan penghasilan. Tentu hal ini membutuhkan kebijakan yang tepat.

Jadi peran perempuan tidak sama dengan laki-laki, namun perempuan tidak boleh serta merta dinomorduakan. Pendekatan yang berbeda diambil oleh para psikolog menawarkan perspektif yang saling melengkapi untuk menganalisis perilaku individu, terutama juga antara laki-laki dan perempuan. Solusi praktis untuk kerja yang fleksibel dapat menghasilkan keuntungan bersama bagi karyawan dan majikan, tapi evaluasi praktik ini adalah hasil yang diperlukan. Analisis ini dikembangkan lebih lanjut dalam bab-bab berikut yang meneliti pentingnya proses persepsi, belajar dan sifat motivasi kerja.

Pembedaan hak dan kewajiban antara peserta didik laki-laki dan perempuan dalam sekolah tidak selalu tampak. Namun demikian mereka tetap harus dipahami dalam perspektif berbeda. Pendekatan individual dalam memberikan bmbingan dan pendampingan bagi mereka tentu berbeda mengingat secara psikologis mereka memiliki perbedaan mendasar. Akhirnya, perbedaan individu bukan saja perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga antar manusia, karena tiap manusia memiliki perbedaan khas di samping persamaan derajat.

REFLEKSI
Sangatlah penting dipahami bahwa mengelola perusahaan atau organisasi adalah mengelola orang banyak, dan setiap orang adalah suatu individu yang khas dan unik. Banyak teori dan model-model perilaku manusia muncul untuk dapat diterapkan pada manusia secara umum. Tentunya kita harus lebih peduli dengan studi tentang perbedaan-perbedaan di antara individu, bukan terutama kesamaan di antara manusia. Pengelolaan perbedaan antar manusia dalam suatu komunitas akan merupakan kekuatan untuk memajukan komunitas tersebut.

Apa yang dapat kita lakukan?
Kepribadian yang unik dimiliki setiap manusia tidak pernah lepas dari pengaruh kebudayaan di mana kita tinggal. Kecuali itu norma-norma dan kebiasaan yang hidup dalam keseharian kita merupakan bahan pokok pembentuk kepribadian. Lingkungan di mana kita berada memainkan peran penting dalam membentuk kepribadian kita.
Bagaimana kita menggambarkan faktor-faktor lingkungan yang telah membantu membentuk kepribadian kita dan bagaimana ini diwujudkan dalam lingkungan kerja?


Markus Basuki/MKPP/Pasca Sarjana UMM 2009

manajemen humas

MANAJEMEN HUBUNGAN SEKOLAH DENGAN MASYARAKAT
Markus Basuki
(No. 09370013/MKPP – Program Pasca Sarjana UMM 2009)

Abstrak : Fakta menunjukkan bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih rendah. Kesadaran akan hal ini mendorong pemerintah melakukan reorientasi penyelenggaraan pendidikan dari sentralistik menuju desentralistik. Salah satu pilar pendukung dunia pendidikan yang harus dibangun di Indonesia adalah manajemennya. Melalui Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah sejak tahun 1999 dikenalkan pola baru pengelolaan pendidikan dengan judul Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Pola ini pada tahun 2007 digencarkan lagi pelaksanaannya dengan istilah baru Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
Salah satu unsur yang keberadaannya dalam Manajemen Berbasis Sekolah sangat perlu digarap dan kembangkan adalah Peranserta Masyarakat. Manajemen Pemberdayaan Masyarakat kini menjadi hal yang sangat relevan dan vital bagi sekolah di era globalisasi.

Kata kunci: Manajemen Berbasis Sekolah, Masyarakat

Latar Belakang
Kualitas pendidikan di Indonesia amat memprihatinkan. Data UNESCO (2000) membuktikan bahwa peringkat Indeks Pengembangan Manusia (Human Development Index) Indonesia makin menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 (1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998) dan ke-109 (1999). Dan menurut survey Political and Economic Risk Consultant (PERC), kualitan pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Sedang data Balitbang (2003) menunjukkan kenyataan bahwa dari 146.052 Sekolah Dasar di Indonesia ternyata hanya ada delapan sekolah yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Primary Years Program (PYP). Dari 20.918 SMP di Indonesia hanya delapan sekolah yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Middle Years Program (MYP) dan dari 8.036 SMA hanya tujuh sekolah yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Diploma Program (Manik:2006).
Jika kondisi di atas dirunut penyebabnya, maka kita dihadapkan pada masalah yang kompleks antara lain: sisem kebijakan dalam pendidikan, sarana prasarana, SDM guru dan pengelolaan sekolah (manajemennya), SDM peserta didik, faktor lingkungan (masyarakat), factor budaya dan sejumlah penyebab lain. Dari beberapa faktor tersebut unsur manajemen memiliki arti penting, karena dari sinilah segala kebijakan dan dinamika sekolah berasal. Sumber Daya Manusia (SDM) guru dan pengelola lainnya memang memiliki peran yang sama penting, akan tetapi tanpa kebijakan manajemen yang kokoh potensi-potensi perorangan akan sia-sia. Dengan kata lain manajemen pendidikan menjadi software mutlak magi lembaga pendidikan. Tulisan ini dibuat untuk memperoleh pemahaman yang tepat tentang Manajemen Berbasis Sekolah, khususnya manajemen hubungan dengan masyarakat.


Dari MPMBS sampai MBS
Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) adalah model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. Otonomi yang lebih besar mendorong sekolah semakin mandiri, baik dalam pengembangan program-programnya, juga dalam pengambilan keputusan. Jadi MPMBS memiliki tujuan utama memandirikan atau memberdayakan sekolah dengan pemberian kewenangan (otonomi) kepada sekolah dan mendorong melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif (Depdiknas, 2001: 4). Tujuan MPMBS secara lebih rinci antara lain: meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan kepedulian warga sekolah, meningkatkan tanggungjawab sekolah terhadap orangtua dan meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah.
Sejak tahun 1999 pola MPMBS diujicobakan terhadap 3000 SMP di seluruh Indonesia baik negeri maupun swasta. Berdasarkan laporan-laporan tahunan dan hasil monitoring serta evaluasi selama kurun waktu lima tahun diketahui telah terjadi perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Peningkatan itu meliputi bidang akademik maupun non akademik. Pola MPMBS yang kemudian diubah menjadi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) juga mengakibatkan perbaikan tata pengelolaan pendidikan di tingkat sekolah, baik transparansi, akuntabilitas maupun kemandirian dalam pengembangan program dan pembiayaan (Depdiknas, 2007: 2).
Berdasarkan temuan-temuan tersebut, serta sesuai dengan jiwa Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (2003) maka pola MBS diharapkan diterapkan pada semua SMP yang ada. Bahkan jika memang terbukti efektif meningkatkan kualitas pendidikan, dapat diterapkan kepada semua sekolah pada setiap jenjang. Permasalahannya penilaian kualitas pendidikan tentu tidak sesederhana itu. Penilaian kualitas pendidikan harus dilakukan oleh pihak yang benar-benar independen, bukan oleh mereka yang berkecimpung dalam dunia pendidikan di Ind onesia. Akhirnya diharapkan terjadi perubahan positif bagi pendidikan di Indonesia melalui pembenahan manajemen yang memadai.


Hubungan Sekolah dengan Masyarakat
Hubungan sekolah dengan masyarakat adalah suatu proses komunikasi dengan tujuan meningkatkan pengertian warga masyarakat tentang kebutuhan dan praktik pendidikan serta berupaya dalam memperbaiki sekolah (Soetopo dan Soemanto; 1992 dalam Suhardan dkk; 2009). Hubungan dengan masyarakat yang juga disebut Public Relation adalah sebuah proses penetapan kebijakan, pelayanan serta tindakan-tindakan nyata berupa kegiatan yang melibatkan orang banyak agar orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut memiliki kepercayaan terhadap lembaga yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tersebut.
Sekolah hidup di tengah masyarakat, melayani masyarakat dan dihidupi masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengambil manfaat berupa output sekolah, berupa tenaga lulusan yang memiliki kualifikasi tertentu. Sekolah dan masyarakat adalah partner yang seharusnya mampu menjalin interaksi saling menguntungkan. Sekolah harus mampu menampung aspirasi masyarakat karena masyarakatlah pemasok sekaligus pemakai output sekolah. Kerja sama yang baik antara sekolah dan masyarakat akan menguntungkan keduanya. Sekolah semakin eksis berkat dukungan masyarakat, dan masyarakat memetik manfaat berupa output berkualitas.
Hubungan dengan masyarakat (selanjutnya disingkat Humas) menjadi salah satu bidang garapan yang dewasa ini banyak diberdayakan. Adapun tugas pokok bidang Humas antara lain :
1. Memberikan informasi, ide atau gagasan dari sekolah kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkaitan.
2. Menampung aspirasi atau ide yang berkembang di masyarakat, khususnya berkenaan dengan kemajuan sekolah.
3. Menjalin kerja sama dengan pihak terkait demi terwujudnya visi dan misi sekolah.
4. Menjadi penyambung komunikasi timbale balik antara sekolah dan masyarakat. Kehadiran Komite Sekolah sebagai representasi masyarakat tidak lepas dari peran Humas.
Kelancaran hubungan sekolah dengan masyarakat sangat didukung oleh adanya program yang sistematis dan realistis. Kecuali itu tersedia tenaga-tenaga yang siap berbakti, adanya basis dokumentasi yang lengkap dan kondisi sekolah yang kondusif.
Tujuan pokok bidang kehumasan adalah menjalin hubungan harmonis sekolah dengan masyarakat. Tujuan ini dapat dijabarkan seperti berikut :
1. Menjadi corong sekolah kepada masyarakat tentang program-program, kebijakan, perkembangan dan kemajuannya.
2. Menampung saran dan pendapat yang berasal dari masyarakat demi kemajuan sekolah.
3. Memajukan kualitas pembelajaran dengan melibatkan tenaga ahli yang berasal dari masyarakat.
4. Ikut meningkatkan kualitas hidup warga masyarakat.
Bentuk konkret hubungan sekolah dengan masyarakat adalah dengan terbentuknya Komite Sekolah atau Dewan Sekolah. Komite Sekolah beranggotakan para orangtua peserta didik ditambah dengan para praktisi dan pakar pendidikan serta tokoh masyarakat lainnya. Komite Sekolah berperan ikut memikirkan, memberi masukan dan membantu memajukan sekolah dengan segala aspeknya. Hal-hal yang dapat dipikirkan oleh Komite Sekolah berkaitan dengan : kualitas lulusan, kelengkapan sarana prasarana, inovasi pembelajara dan hal-hal yang berkaitan dengan praktek kerja nyata. Kecuali itu melalui Komite Sekolah, sekolah dapat ikut berperan aktif dalam pengabdian masyarakat berupa kerja bakti, penyediaan sarana kepentingan umum, kerja sama bidang keagamaan dan lain-lain. Singkatnya, masyarakat dan sekolah adalah partner yang harus saling membangun dan saling menguntungkan. Sekolah yang berhasil adalah sekolah yang dipercaya masyarakat, inilah prinsip akuntabilitas dalam Manajemen Berbasis Sekolah.

Implementasi Hubungan Sekolah dengan Masyarakat
Kenyataan membuktikan, hubungan sekolah dengan masyarakat tidak selalu berjalan mulus. Berbagai kendala yang sering ditemukan antara lain : komunikasi yang terhambat dan tidak professional, tindak lanjut program yang tidak lancer dan pengawasan yang tidak terstruktur. Kecuali itu sering ditemukan ganjalan hubungan sekolah dengan masyarakat karena tidak transparannya berbagai laporan.
Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut beberapa hal bisa menjadi alternatif: adanya laporan berkala mengenai berbagai kegiatan sekolah serta keuangannya, diadakannya berbagai kegiatan yang mengakrabkan seperti open house, kunjungan timbal balik dan program kegiatan bersama seperti pentas seni, perpisahan dll. Sekali lagi perlu ditekankan, fungsi komunikasi amat vital demi kesuksesan berbagai program sekolah dalam kaitannya dengan masyarakat. Lebih dari itu pelaporan dan pengawasan merupakan bagian tak terpisahkan dari kerangka kerja hubungan sekolah dan masyarakat.

Kesimpulan
Sekolah dan masyarakat merupakan dua jenis lingkungan yang berbeda, namun keduanya tidak dapat dipisahkan bahkan saling membutuhkan khususnya dalam upaya mendidik generasi muda. Berbagai persoalan yang dihadapi sekolah juga merupakan bagian dari persoalan masyarakat. Hal ini membutuhkan teamwork solid bidang kehumasan. Melalui Manajemen Berbasis Sekolah, administrasi hubungan dengan masyarakat memegang peran penting. Komunikasi yang berkualitas antara sekolah dengan masyarakat menjadi kunci penentu keberhasilan manajemen Humas ini. Jika hubungan sekolah dengan masyarakat berjalan harmonis, dan dinamis maka proses pendidikan dan pengajaran di sekolah diharapkan mampu mencapai visi dan misi yang dicanangkan. Dengan demikian output sekolah akan semakin berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan dan tuntutan masyarakat.
Untuk mendukung hal tersebut beberapa saran dapat diajukan seperti berikut :
1. Kemampuan manajerial hubungan dengan masyarakat harus ditingkatkan.
2. Diperlukan publikasi dan promosi dalam rangka menarik simpati dan mempublikasikan kelebihan sekolah.
3. Meningkatkan peran public relation untuk mengeratkan hubungan sekolah dengan masyarakat.
4. Meningkatkan akuntabilitas berupa laporan pertanggungjawaban berbagai kegiatan kepada masyarakat.

Daftar Rujukan
Departemen Pendidikan Nasional. 2001. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, Buku 1 Konsep dan Pelaksanaan, Jakarta: Dirjen Dikdasmen.
Departemen Pendidikan Nasional. 2007. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Jakarta: Dirjen Dikdasmen.
Manik, F. Suseno. 2006. Pendidikan di Indonesia: Masalah dan Solusinya. Retrieved 9 Mei 2006. dari http://www.mii.fmipa.ugm.ac.id.
Prasetyoningsih, Luluk Sri Agus. 2003. Karakteristik Penulisan Artikel Ilmiah – dalam Wahana Pendidikan Vol. 1. Malang: Dinas Pendidikan Kota Malang.
Suyanto, Bagong. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS): Solusi Bagi Upaya Peningkatan Mutu Sekolah, Dalam Gentengkali (Jurnal). Surabaya : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur.
Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI (Suhardan dkk.), 2009, Manajemen Pendidikan. Bandung: Alfabeta.

Selasa, 01 Desember 2009

Manajemen Berbasis Sekolah dan Profesionalisme Guru

MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
DAN PROFESIONALISME GURU
Markus Basuki
(No. 09370013/MKPP – Program Pasca Sarjana UMM 2009)

Abstrak : Mutu pendidikan di Indonesia masih rendah. Situasi demikian ini mendorong pemerintah melakukan reorientasi penyelenggaraan pendidikan dari sentralistik menuju desentralistik. Melalui Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah sejak tahun 2000 dikenalkan pola baru pengelolaan pendidikan yaitu Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). Pola ini dilakukan juga dalam rangka menyukseskan program pemerintah tentang Wajib Belajar 9 tahun. Tahun 2005 muncul Undang-undang Guru dan Dosen yang salah satu tujuannya ingin membangun profesionalisme guru melalui program sertifikasi. Manajemen Berbasis Sekolah (istilah baru MPMBS) adalah pembenahan lembaga pendidikan dan manajemennya yang bercirikan otonomi dan demoktasi. Sedangkan SDM guru, sebagai pelaku sentral pendidikan ditingkatkan kualitasnya melalui program sertifikasi.

Kata kunci: MPMBS/MBS, UUGD, sertifikasi, profesionalisme guru.

Latar Belakang
Kualitas pendidikan di Indonesia amat memprihatinkan. Data UNESCO (2000) membuktikan bahwa peringkat Indeks Pengembangan Manusia (Human Development Index) Indonesia makin menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 (1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998) dan ke-109 (1999). Dan menurut survey Political and Economic Risk Consultant (PERC), kualitan pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Sedang data Balitbang (2003) menunjukkan kenyataan bahwa dari 146.052 Sekolah Dasar di Indonesia ternyata hanya ada delapan sekolah yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Primary Years Program (PYP). Dari 20.918 SMP di Indonesia hanya delapan sekolah yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Middle Years Program (MYP) dan dari 8.036 SMA hanya tujuh sekolah yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Diploma Program (Manik, 2006).
Jika kondisi ini dicari penyebabnya, maka kita dihadapkan pada masalah yang kompleks antara lain: 1) kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional yang menggunakan pendekatan education production function atau input-output analysis yang tidak dilaksanakan secara konsekuen, 2) penyelenggaraan pendidikan nasional yang dilakukan secara birokratik-sentralistik dan 3) peranserta masyarakat sangat minim (Depdiknas, 2001:2). Dari tiga faktor tersebut setidaknya ada dua unsur yang mendesak harus dibangun yaitu manajemen pendidikan dan pembangnan SDM.

Dari MPMBS sampai MBS
Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) adalah model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. Otonomi yang lebih besar mendorong sekolah semakin mandiri, baik dalam pengembangan program-programnya, juga dalam pengambilan keputusan. Jadi MPMBS memiliki tjuan utama memandirikan atau memberdayakan sekolah dengan pemberian kewenangan (otonomi) kepada sekolah dan mendorong melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif (Depdiknas, 2001: 4). Tujuan MPMBS secara lebih rinci antara lain: meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan kepedulian warga sekolah, meningkatkan tanggungjawab sekolah terhadap orangtua dan meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah.
Sejak tahun 1999 pola MPMBS diujicobakan terhadap 3000 SMP di seluruh Indonesia baik negeri maupun swasta. Berdasarkan laporan-laporan tahunan dan hasil monitoring serta evaluasi selama kurun waktu lima tahun diketahui telah terjadi perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Peningkatan itu meliputi bidang akademik maupun non akademik. Pola MPMBS yang kemudian diubah menjadi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) juga mengakibatkan perbaikan tata pengelolaan pendidikan di tingkat sekolah, baik transparansi, akuntabilitas maupun kemandirian dalam pengembangan program dan pembiayaan (Depdiknas, 2007: 2).
Berdasarkan temuan-temuan tersebut, serta sesuai dengan jiwa Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (2003)maka pola MBS diharapkan diterapkan pada semua SMP yang ada. Bahkan jika memang terbukti efektif meningkatkan kualitas pendidikan, dapat diterapkan kepada semua sekolah pada setiap jenjang. Permasalahannya penilaian kualitas pendidikan tentu tidak sesederhana itu. Penilaian kualitas pendidikan harus dilakukan oleh pihak yang benar-benar independen, bukan oleh mereka yang berkecimpung dalam dunia pendidikan di Indonesia.

Undang-undang Guru dan Dosen dan Program Sertifikasi Guru
Sejak dicanangkannya MBS (tahun 1999) hingga tahun 2004 secara intern telah terjadi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya SMP-SMP yang menjadi pilot project MBS. Namun, penilaian dunia luar, terutama UNESCO, lembaga independen tingkat dunia, tetap menempatkan Indonesia sebagai negara yang tertinggal dalam pendidikan, bahkan tertinggal dari negara-negara Asean sekalipun. Disadari bahwa dunia pendidikan di Indonesia yang perlu pembenahan bukan hanya manajemen lembaga, tetapi juga SDM-nya. Guru adalah sosok sentral dan penting dalam pembaharuan pendidikan. Intinya, untuk meningkatkan kualitas pendidikan, guru harus professional dulu. Tetapi tantangan guru professional selalu dating bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan.
Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) hadir sebagai jawaban untuk mengubah situasi dengan membidik dua sasaran sekaligus: profesionalisme dan kesejahteraan. UUGD hadir tepat waktu, saat dunia pendidikan di Indonesia berada dalam titik nadir. UUGD diluncurkan terutama untuk membenahi carut marut pendidikan dari satu sisinya yaitu guru. Akan tetapi satu hal yang sangat penting, undang-undang tersebut mewajibkan pemerintah segera melaksanakan program sertifikasi bagi pendidik (guru dan dosen). Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 18 tahun 2007 memberi landasan kuat untuk segera dilaksakannya program sertifikasi guru, meski peraturan pemerintah belum terbit.
Sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dalam jabatan (Pasal 1 Permendiknas No. 18/2007). Sertifikasi yang mensyaratkan guru harus memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) itu diselenggarakan oelh perguruan tinggi yang ditunjuk, dilaksanakan melalui uji kompetensi (melalui penialian portofolio) serta lewat jalur pendidikan profesi melalui LPTK yang ditunjuk. Jika guru lulus ujian sertifikasi, ia akan menerima sertifikat profesi pendidik dan berhak atas tunjangan profesi.

Profesionalisme Guru
Lepas dari kelemahan-kelemahan yang muncul saat proses sertifikasi yang melibatkan ratusan ribu guru dan puluhan LPTK di seluruh Indonesia, mereka yang lulus dapat disebut sebagai guru professional. Melalui uji kompetensi, sesungguhnya guru diarahkan pada penguasaan kompetensi minimal yang meliputi kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional (Samani, 2006: 15). Kompetensi professional mencakup dimensi: 1) penguasaan materi ajar secara luas dan mendalam, serta 2) menguasai struktur dan metode keilmuannya. Ini artinya guru professional harus selalu berusaha untuk mengembangkan pembelajaran dengan kreatif dan inovatif sehingga proses pembelajaran di kelas sungguh menjadi pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan (PAIKEM).
Guru professional adalah guru yang selalu harus meningkatkan kompetensi profesionalnya dengan berusaha menguasai bidang ilmunya dengan baik, menyegarkan penguasaan ilmu dengan mencari referensi terbaru, mengikuti perkembangan sains dan teknologi, mengembangkanbahan ajar dan media pembelajaran. Berkaitan dengan kompetensi paedagogik guru harus berusaha menguasai pola pembelajaran paradigm baru denga metode inovatif. Kecuali itu guru harus mengembangkan kompetensi social dan kepribadian, karena bagaimanapun di tengah masyarakat guru harus tetap mampu menjadi teladan.

Kesimpulan
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) menjadi pola manajemen yang sejalan dengan otonomi pendidikan. Dengan fleksibilitas sekolah yang lebih besar dalam mengelola sumberdayanya, sekolah akan semakin lincah meningkatkan mutu secara optimal. Sekolah adalah pihak yang paling mengetahui situasi kebutuhan dasar, sehimngga dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Manajemen sumberdaya yang efektif dan efisien, serta keterlibatan masyarakat dalam proses control mengarah pada akuntabilitas public yang semakin memadai. Namun di balik itu Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola pendidikan, khususnya guru mutlak harus dibenahi. Kehadiran UUGD yang mewajibkan dilaksanakannya program sertifikasi guru mendorong profesionalisme guru. Guru professional dengan imbalan yang selayaknya diharapkan mampu pelan tapi pasti mendongkrak kualitan pendidikan di Indonesia.

Daftar Pustaka
Departemen Pendidikan Nasional. 2001. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, Buku 1 Konsep dan Pelaksanaan, Jakarta: Dirjen Dikdasmen.
Departemen Pendidikan Nasional. 2007. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Jakarta: Dirjen Dikdasmen.
Depdiknas. 2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan. Jakarta: PT Kloang Klede Putra Timur.
Manik, F. Suseno. 2006. Pendidikan di Indonesia: Masalah dan Solusinya.Retrieved 9 Mei 2006. dari http://www.mii.fmipa.ugm.ac.id.
Samani, Muchlas, dkk. 2006. Mengenal Sertifikasi Guru di Indonesia. Surabaya: SIC dan APPI.
Suyanto, Bagong. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS): Solsi Bagi Upaya Peningkatan Mutu Sekolah, Dalam Gentengkali (Jurnal). Surabaya : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur.