manajemen humas

MANAJEMEN HUBUNGAN SEKOLAH DENGAN MASYARAKAT
Markus Basuki
(No. 09370013/MKPP – Program Pasca Sarjana UMM 2009)

Abstrak : Fakta menunjukkan bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih rendah. Kesadaran akan hal ini mendorong pemerintah melakukan reorientasi penyelenggaraan pendidikan dari sentralistik menuju desentralistik. Salah satu pilar pendukung dunia pendidikan yang harus dibangun di Indonesia adalah manajemennya. Melalui Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah sejak tahun 1999 dikenalkan pola baru pengelolaan pendidikan dengan judul Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Pola ini pada tahun 2007 digencarkan lagi pelaksanaannya dengan istilah baru Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
Salah satu unsur yang keberadaannya dalam Manajemen Berbasis Sekolah sangat perlu digarap dan kembangkan adalah Peranserta Masyarakat. Manajemen Pemberdayaan Masyarakat kini menjadi hal yang sangat relevan dan vital bagi sekolah di era globalisasi.

Kata kunci: Manajemen Berbasis Sekolah, Masyarakat

Latar Belakang
Kualitas pendidikan di Indonesia amat memprihatinkan. Data UNESCO (2000) membuktikan bahwa peringkat Indeks Pengembangan Manusia (Human Development Index) Indonesia makin menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 (1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998) dan ke-109 (1999). Dan menurut survey Political and Economic Risk Consultant (PERC), kualitan pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Sedang data Balitbang (2003) menunjukkan kenyataan bahwa dari 146.052 Sekolah Dasar di Indonesia ternyata hanya ada delapan sekolah yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Primary Years Program (PYP). Dari 20.918 SMP di Indonesia hanya delapan sekolah yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Middle Years Program (MYP) dan dari 8.036 SMA hanya tujuh sekolah yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Diploma Program (Manik:2006).
Jika kondisi di atas dirunut penyebabnya, maka kita dihadapkan pada masalah yang kompleks antara lain: sisem kebijakan dalam pendidikan, sarana prasarana, SDM guru dan pengelolaan sekolah (manajemennya), SDM peserta didik, faktor lingkungan (masyarakat), factor budaya dan sejumlah penyebab lain. Dari beberapa faktor tersebut unsur manajemen memiliki arti penting, karena dari sinilah segala kebijakan dan dinamika sekolah berasal. Sumber Daya Manusia (SDM) guru dan pengelola lainnya memang memiliki peran yang sama penting, akan tetapi tanpa kebijakan manajemen yang kokoh potensi-potensi perorangan akan sia-sia. Dengan kata lain manajemen pendidikan menjadi software mutlak magi lembaga pendidikan. Tulisan ini dibuat untuk memperoleh pemahaman yang tepat tentang Manajemen Berbasis Sekolah, khususnya manajemen hubungan dengan masyarakat.


Dari MPMBS sampai MBS
Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) adalah model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. Otonomi yang lebih besar mendorong sekolah semakin mandiri, baik dalam pengembangan program-programnya, juga dalam pengambilan keputusan. Jadi MPMBS memiliki tujuan utama memandirikan atau memberdayakan sekolah dengan pemberian kewenangan (otonomi) kepada sekolah dan mendorong melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif (Depdiknas, 2001: 4). Tujuan MPMBS secara lebih rinci antara lain: meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan kepedulian warga sekolah, meningkatkan tanggungjawab sekolah terhadap orangtua dan meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah.
Sejak tahun 1999 pola MPMBS diujicobakan terhadap 3000 SMP di seluruh Indonesia baik negeri maupun swasta. Berdasarkan laporan-laporan tahunan dan hasil monitoring serta evaluasi selama kurun waktu lima tahun diketahui telah terjadi perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Peningkatan itu meliputi bidang akademik maupun non akademik. Pola MPMBS yang kemudian diubah menjadi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) juga mengakibatkan perbaikan tata pengelolaan pendidikan di tingkat sekolah, baik transparansi, akuntabilitas maupun kemandirian dalam pengembangan program dan pembiayaan (Depdiknas, 2007: 2).
Berdasarkan temuan-temuan tersebut, serta sesuai dengan jiwa Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (2003) maka pola MBS diharapkan diterapkan pada semua SMP yang ada. Bahkan jika memang terbukti efektif meningkatkan kualitas pendidikan, dapat diterapkan kepada semua sekolah pada setiap jenjang. Permasalahannya penilaian kualitas pendidikan tentu tidak sesederhana itu. Penilaian kualitas pendidikan harus dilakukan oleh pihak yang benar-benar independen, bukan oleh mereka yang berkecimpung dalam dunia pendidikan di Ind onesia. Akhirnya diharapkan terjadi perubahan positif bagi pendidikan di Indonesia melalui pembenahan manajemen yang memadai.


Hubungan Sekolah dengan Masyarakat
Hubungan sekolah dengan masyarakat adalah suatu proses komunikasi dengan tujuan meningkatkan pengertian warga masyarakat tentang kebutuhan dan praktik pendidikan serta berupaya dalam memperbaiki sekolah (Soetopo dan Soemanto; 1992 dalam Suhardan dkk; 2009). Hubungan dengan masyarakat yang juga disebut Public Relation adalah sebuah proses penetapan kebijakan, pelayanan serta tindakan-tindakan nyata berupa kegiatan yang melibatkan orang banyak agar orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut memiliki kepercayaan terhadap lembaga yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tersebut.
Sekolah hidup di tengah masyarakat, melayani masyarakat dan dihidupi masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengambil manfaat berupa output sekolah, berupa tenaga lulusan yang memiliki kualifikasi tertentu. Sekolah dan masyarakat adalah partner yang seharusnya mampu menjalin interaksi saling menguntungkan. Sekolah harus mampu menampung aspirasi masyarakat karena masyarakatlah pemasok sekaligus pemakai output sekolah. Kerja sama yang baik antara sekolah dan masyarakat akan menguntungkan keduanya. Sekolah semakin eksis berkat dukungan masyarakat, dan masyarakat memetik manfaat berupa output berkualitas.
Hubungan dengan masyarakat (selanjutnya disingkat Humas) menjadi salah satu bidang garapan yang dewasa ini banyak diberdayakan. Adapun tugas pokok bidang Humas antara lain :
1. Memberikan informasi, ide atau gagasan dari sekolah kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkaitan.
2. Menampung aspirasi atau ide yang berkembang di masyarakat, khususnya berkenaan dengan kemajuan sekolah.
3. Menjalin kerja sama dengan pihak terkait demi terwujudnya visi dan misi sekolah.
4. Menjadi penyambung komunikasi timbale balik antara sekolah dan masyarakat. Kehadiran Komite Sekolah sebagai representasi masyarakat tidak lepas dari peran Humas.
Kelancaran hubungan sekolah dengan masyarakat sangat didukung oleh adanya program yang sistematis dan realistis. Kecuali itu tersedia tenaga-tenaga yang siap berbakti, adanya basis dokumentasi yang lengkap dan kondisi sekolah yang kondusif.
Tujuan pokok bidang kehumasan adalah menjalin hubungan harmonis sekolah dengan masyarakat. Tujuan ini dapat dijabarkan seperti berikut :
1. Menjadi corong sekolah kepada masyarakat tentang program-program, kebijakan, perkembangan dan kemajuannya.
2. Menampung saran dan pendapat yang berasal dari masyarakat demi kemajuan sekolah.
3. Memajukan kualitas pembelajaran dengan melibatkan tenaga ahli yang berasal dari masyarakat.
4. Ikut meningkatkan kualitas hidup warga masyarakat.
Bentuk konkret hubungan sekolah dengan masyarakat adalah dengan terbentuknya Komite Sekolah atau Dewan Sekolah. Komite Sekolah beranggotakan para orangtua peserta didik ditambah dengan para praktisi dan pakar pendidikan serta tokoh masyarakat lainnya. Komite Sekolah berperan ikut memikirkan, memberi masukan dan membantu memajukan sekolah dengan segala aspeknya. Hal-hal yang dapat dipikirkan oleh Komite Sekolah berkaitan dengan : kualitas lulusan, kelengkapan sarana prasarana, inovasi pembelajara dan hal-hal yang berkaitan dengan praktek kerja nyata. Kecuali itu melalui Komite Sekolah, sekolah dapat ikut berperan aktif dalam pengabdian masyarakat berupa kerja bakti, penyediaan sarana kepentingan umum, kerja sama bidang keagamaan dan lain-lain. Singkatnya, masyarakat dan sekolah adalah partner yang harus saling membangun dan saling menguntungkan. Sekolah yang berhasil adalah sekolah yang dipercaya masyarakat, inilah prinsip akuntabilitas dalam Manajemen Berbasis Sekolah.

Implementasi Hubungan Sekolah dengan Masyarakat
Kenyataan membuktikan, hubungan sekolah dengan masyarakat tidak selalu berjalan mulus. Berbagai kendala yang sering ditemukan antara lain : komunikasi yang terhambat dan tidak professional, tindak lanjut program yang tidak lancer dan pengawasan yang tidak terstruktur. Kecuali itu sering ditemukan ganjalan hubungan sekolah dengan masyarakat karena tidak transparannya berbagai laporan.
Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut beberapa hal bisa menjadi alternatif: adanya laporan berkala mengenai berbagai kegiatan sekolah serta keuangannya, diadakannya berbagai kegiatan yang mengakrabkan seperti open house, kunjungan timbal balik dan program kegiatan bersama seperti pentas seni, perpisahan dll. Sekali lagi perlu ditekankan, fungsi komunikasi amat vital demi kesuksesan berbagai program sekolah dalam kaitannya dengan masyarakat. Lebih dari itu pelaporan dan pengawasan merupakan bagian tak terpisahkan dari kerangka kerja hubungan sekolah dan masyarakat.

Kesimpulan
Sekolah dan masyarakat merupakan dua jenis lingkungan yang berbeda, namun keduanya tidak dapat dipisahkan bahkan saling membutuhkan khususnya dalam upaya mendidik generasi muda. Berbagai persoalan yang dihadapi sekolah juga merupakan bagian dari persoalan masyarakat. Hal ini membutuhkan teamwork solid bidang kehumasan. Melalui Manajemen Berbasis Sekolah, administrasi hubungan dengan masyarakat memegang peran penting. Komunikasi yang berkualitas antara sekolah dengan masyarakat menjadi kunci penentu keberhasilan manajemen Humas ini. Jika hubungan sekolah dengan masyarakat berjalan harmonis, dan dinamis maka proses pendidikan dan pengajaran di sekolah diharapkan mampu mencapai visi dan misi yang dicanangkan. Dengan demikian output sekolah akan semakin berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan dan tuntutan masyarakat.
Untuk mendukung hal tersebut beberapa saran dapat diajukan seperti berikut :
1. Kemampuan manajerial hubungan dengan masyarakat harus ditingkatkan.
2. Diperlukan publikasi dan promosi dalam rangka menarik simpati dan mempublikasikan kelebihan sekolah.
3. Meningkatkan peran public relation untuk mengeratkan hubungan sekolah dengan masyarakat.
4. Meningkatkan akuntabilitas berupa laporan pertanggungjawaban berbagai kegiatan kepada masyarakat.

Daftar Rujukan
Departemen Pendidikan Nasional. 2001. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, Buku 1 Konsep dan Pelaksanaan, Jakarta: Dirjen Dikdasmen.
Departemen Pendidikan Nasional. 2007. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Jakarta: Dirjen Dikdasmen.
Manik, F. Suseno. 2006. Pendidikan di Indonesia: Masalah dan Solusinya. Retrieved 9 Mei 2006. dari http://www.mii.fmipa.ugm.ac.id.
Prasetyoningsih, Luluk Sri Agus. 2003. Karakteristik Penulisan Artikel Ilmiah – dalam Wahana Pendidikan Vol. 1. Malang: Dinas Pendidikan Kota Malang.
Suyanto, Bagong. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS): Solusi Bagi Upaya Peningkatan Mutu Sekolah, Dalam Gentengkali (Jurnal). Surabaya : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur.
Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI (Suhardan dkk.), 2009, Manajemen Pendidikan. Bandung: Alfabeta.